{"id":8667,"date":"2025-10-01T14:54:29","date_gmt":"2025-10-01T07:54:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.article33.or.id\/?p=8667"},"modified":"2025-10-09T11:58:01","modified_gmt":"2025-10-09T04:58:01","slug":"a33-fkp-1-wajib-belajar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.article33.or.id\/en\/2025\/10\/a33-fkp-1-wajib-belajar\/","title":{"rendered":"[Siaran Pers] Forum Kajian Pembangunan 2025 A33 Seri 1 “Wajib Belajar: Memastikan Setiap Anak Bersekolah”"},"content":{"rendered":"

Jakarta, 24 September 2025 \u2013 <\/strong>Article 33 Indonesia bersama Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI) memberikan paparan dalam webinar FKP untuk meningkatkan pemahaman publik, membuka ruang dialog, serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung wajib belajar sebagai prioritas nasional. Diskusi ini menyoroti tantangan ketimpangan akses pendidikan, tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), hingga strategi kebijakan yang perlu diambil agar pendidikan lebih inklusif, bermutu, dan merata.<\/p>\n\n\n\n

Dalam sambutannya, Satyani Oktaviningsih<\/strong>, Koordinator Forum Kajian Pembangunan, menekankan bahwa masukan dari forum ini diharapkan dapat memperkaya proses revisi UU Sisdiknas. Senada dengan itu, Santoso<\/strong> dari Article 33 Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses di Komisi X DPR RI agar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dapat terserap dengan baik.<\/p>\n\n\n\n

Muhammad Alfi<\/strong>, Peneliti Article 33 Indonesia, menegaskan bahwa Wajib Belajar tidak hanya menjadi hak, tetapi juga instrumen penting untuk harmonisasi sosial. Tanpa pendidikan, anak berisiko menghadapi masalah serius seperti pengangguran, kriminalitas, dan ketidakharmonisan sosial. Meski Wajib Belajar terbukti dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah di banyak negara, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat PDB per kapita dan investasi negara dalam pendidikan. Di Indonesia, tantangan besar masih terlihat pada tingginya angka putus sekolah di jenjang SMA, yang disebabkan oleh kemiskinan, pernikahan dini, disabilitas, hingga ketimpangan wilayah. Karena itu, menurut Alfi, regulasi Wajib Belajar harus diiringi kebijakan lintas sektor, termasuk perlindungan sosial dan penganggaran pendidikan yang berpihak pada anak.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Tanggapan Kemendikdasmen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Nandhana Bhaswara<\/strong>, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, menyampaikan bahwa tiga aspek menjadi syarat utama tercapainya wajib belajar 13 tahun, yakni:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Access<\/strong> \u2013 memastikan daya tampung dan partisipasi anak, termasuk anak yang belum sekolah.<\/li>\n\n\n\n
  2. Mutu<\/strong> \u2013 peningkatan kualitas guru, infrastruktur, serta penjaminan mutu.<\/li>\n\n\n\n
  3. Governance<\/strong> \u2013 partisipasi daerah, orang tua, dan masyarakat.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Kemendikdasmen telah menjalankan berbagai program untuk memperluas akses, mulai dari dukungan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah melalui BOS, PIP, hingga afirmasi untuk kelompok rentan. <\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cHampir setengah dari dana pendidikan merupakan transfer ke daerah, sehingga pemerintah daerah harus benar-benar memastikan pemanfaatannya untuk mengurangi disparitas akses, termasuk di wilayah 3T,\u201d jelasnya.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    Tanggapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Fera Maulidya<\/strong> dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang memaparkan tantangan daerahnya yang masih menghadapi angka ATS tinggi, mencapai 21.000 anak. Melalui berbagai inovasi seperti Dashboard ATS<\/em>, keterlibatan guru penggerak, dukungan CSR, hingga kolaborasi lintas OPD, Subang berhasil menurunkan sekitar 4.000 ATS dalam 13 bulan terakhir.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cPermasalahan ATS di Subang kompleks, mulai dari anak yang menikah dini hingga kondisi kemiskinan ekstrem. Namun, kami membuktikan dengan kerja bersama lintas pihak, hasil nyata dapat dicapai,\u201d ujarnya.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    Tanggapan UNICEF Indonesia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Nugroho Indera Wawan<\/strong> dari UNICEF Indonesia menekankan pentingnya memperkuat akses layanan PAUD berkualitas sebagai fondasi wajib belajar. Ia mengutip berbagai studi yang menunjukkan manfaat signifikan satu tahun pra sekolah bagi perkembangan kognitif, non-kognitif, hingga prestasi anak.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201cInvestasi pada PAUD memberi manfaat 8\u201319 kali lipat dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Pendidikan anak usia dini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang lebih siap,\u201d ungkapnya.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    Seruan Aksi Bersama<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Forum ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi wajib belajar 13 tahun memerlukan:<\/p>\n\n\n\n