{"id":8940,"date":"2025-12-12T12:54:00","date_gmt":"2025-12-12T05:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.article33.or.id\/?p=8940"},"modified":"2026-08-13T12:11:48","modified_gmt":"2026-08-13T05:11:48","slug":"a33-siaran-pers-lokakarya-benefit-sharing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.article33.or.id\/en\/2025\/12\/a33-siaran-pers-lokakarya-benefit-sharing\/","title":{"rendered":"[Siaran Pers] Mendorong optimalisasi ekonomi dari mineral kritis di Indonesia: lokakarya nasional untuk model benefit sharing berkelanjutan bagi daerah kaya SDA"},"content":{"rendered":"
\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Jakarta, 9 Desember 2025 \u2013 Lokakarya Nasional bertajuk “Optimalisasi Manfaat Ekonomi dari Pengelolaan Mineral Kritis di Indonesia dan Pengembangan Model Benefit Sharing<\/em> di Tingkat Sub-Nasional” telah berhasil diselenggarakan pada 8-9 Desember 2025 di Artotel Gelora Senayan, Jakarta. Acara yang dihadiri lebih dari 60 peserta dari 31 lembaga ini mendiskusikan disparitas signifikan dalam pembagian manfaat dari industri nikel di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu highlight <\/em>utama dari forum adalah belum adilnya distribusi manfaat baik secara fiskal, sosial dan lingkungan bagi daerah penghasil nikel. Dimas Muhammad dari Gugus Tugas Tim Percepatan Hilirisasi Industri Nikel Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) Indonesia menyampaikan: <\/p>\n\n\n\n

\n

“Penerimaan hasil hilirisasi belum adil bagi daerah, karena daerah hanya mendapatkan seperenam pendapatan negara dari hilirisasi.”<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Konteks Strategis Indonesia dalam Industri Nikel Global<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Indonesia memiliki posisi strategis yang unik dalam rantai pasok global industri nikel, sebagaimana dicatat oleh Thibault Michel dalam kajian Ifri tentang prospek boom<\/em> nikel Indonesia (Michel, 2024) dimana Indonesia menguasai sekitar 42 persen cadangan nikel dunia dan menyumbang sekitar setengah dari produksi tambang nikel global dalam beberapa tahun terakhir. Potensi ekonomi dari nikel ini mendorong ekspansi pesat basis industri pengolahan dan pemurnian, termasuk pembangunan puluhan smelter baru serta kawasan industri terintegrasi seperti Morowali dan Weda Bay yang menarik investasi puluhan miliar dolar AS (ASEAN Briefing, 2025). Arus modal tersebut didominasi oleh penanaman modal asing\u2014khususnya perusahaan dan konsorsium asal Tiongkok\u2014yang kini mengendalikan lebih dari tiga perempat kapasitas pemurnian nikel Indonesia dan menjadikan negara ini salah satu simpul terpenting dalam rantai pasok nikel global untuk baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik (ASEAN Briefing, 2025).<\/p>\n\n\n\n

Meskipun strategi hilirisasi telah memberikan dampak ekonomi positif nyata, terutama di daerah-daerah penghasil seperti Morowali, Morowali Utara, Konawe Utara dan Halmahera Tengah dengan peningkatan upah tenaga kerja lokal yang melampaui rata-rata nasional, ketidakadilan dalam pembagian hasil tetap menjadi tantangan fundamental yang harus diselesaikan.<\/p>\n\n\n\n

Mekanisme Sovereign Wealth Fund <\/em>(SWF) sebagai salah satu solusi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Sebagai salah satu upaya mengurangi disparitas ini, forum nasional mengusulkan penguatan mekanisme Sovereign Wealth Fund<\/em> (SWF) sebagai instrumen strategis untuk redistribusi manfaat yang berkelanjutan dan berkeadilan di tingkat daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk Dana Abadi Daerah untuk Sumber Daya Alam (DAD SDA).<\/p>\n\n\n\n

Dewa Putu Ekayana, Analis Kebijakan Senior dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat dan transparan untuk membentuk SWF. <\/p>\n\n\n\n

\n

“Kelembagaan itu penting, meskipun nanti sebagian besar dananya dari penyisihan atau porsi dari kekayaan alam dari pemerintah daerah. SWF itu harus generating income<\/em> dan generating profit,<\/em> kalau nggak, dia nggak sustain<\/em>.” ucap Dewa. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Prinsip-prinsip SWF yang disepakati dalam forum mencakup:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Kelembagaan Transparan dan Akuntabel \u2013 Tata kelola yang professional dengan standar governance<\/em> internasional<\/li>\n\n\n\n
  2. Independensi Finansial \u2013 SWF dikelola terpisah dari siklus APBN\/APBD untuk menghindari penggunaan dana untuk tujuan-tujuan politis jangka pendek<\/li>\n\n\n\n
  3. Profit-Generating Mechanism<\/em> \u2013 Manajemen profesional yang mampu menghasilkan income dan profit untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang<\/li>\n\n\n\n
  4. Diversifikasi Ekonomi \u2013 Investasi dari SWF harus mendukung diversifikasi ekonomi daerah penghasil, tidak sekadar konsumsi atau infrastruktur sesaat<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Pembelajaran dari Pengalaman Daerah dan Praktisi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
    \n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

    Forum lokakarya nasional melibatkan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Pemerintah Pusat: Gugus Tugas Tim Percepatan Hilirisasi Industri Nikel KemenESDM, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, dan Kementerian Dalam Negeri.<\/li>\n\n\n\n
    • Institusi Riset dan Think Tank: INDEF, PolGov UGM, A33 Indonesia, CORE Indonesia, Dala Institute, Migunani, LPEM UI, <\/li>\n\n\n\n
    • NGO lokal\/daerah: Perwakilan dari daerah penghasil nikel (Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara)<\/li>\n\n\n\n
    • Praktisi Industri dan Akademisi: Ahli pertambangan, ekonom, akademisi, universitas dan peneliti dari berbagai lembaga terkemuka<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Dari kalangan akademisi dan praktisi, muncul suara penting tentang kompleksitas implementasi. Akademisi dari Universitas Khairun (Sulawesi Tenggara) dan Universitas Halu Oleo (Maluku Utara) menekankan perlunya transparansi data produksi dan cadangan nikel agar perencanaan benefit sharing<\/em> berbasis data yang valid. Sementara itu, praktisi industri mengingatkan bahwa proses hilirisasi sangat kompleks dan memerlukan koordinasi multi-sektor\u2014tidak dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dan supplier<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

      Tantangan yang Masih Harus Diselesaikan<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

      Meskipun momentum positif tercipta dalam forum ini, beberapa tantangan substansial masih perlu penyelesaian:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Keterbatasan Kewenangan Daerah \u2013 Sebagian besar kewenangan tata kelola industri nikel masih tersentralisasi di tingkat pusat, membatasi ruang daerah untuk mengoptimalkan manfaat lokal<\/li>\n\n\n\n
      2. Reklamasi dan Mitigasi Lingkungan \u2013 Belum ada kepatuhan penuh dari perusahaan tambang terhadap kewajiban reklamasi pasca-tambang.<\/li>\n\n\n\n
      3. Transparansi Data Produksi \u2013 Data produksi nikel dari berbagai sumber masih inkonsisten, menyulitkan perencanaan kebijakan yang berbasis data.<\/li>\n\n\n\n
      4. Keadilan Redistribusi \u2013 Mekanisme benefit sharing<\/em> hingga saat ini masih sulit diakses oleh masyarakat lokal; banyak program yang hanya terlihat pada \u201cdokumen-dokumen\u201d saja atau disebut sebagai “pepesan kosong”<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Langkah Konkret dan Timeline Implementasi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

        Peserta lokakarya merumuskan serangkaian langkah konkret dengan timeline<\/em> yang jelas:<\/p>\n\n\n\n

        A. Pengembangan Model Benefit Sharing<\/em> di 4 Wilayah Pilot<\/p>\n\n\n\n

        Forum fokus pada desain model benefit sharing <\/em>di empat wilayah pilot:<\/p>\n\n\n\n