Konflik Tambang dan Absennya Fungsi Perizinan

  • Tags :

Pada akhir September 2015, Salim-yang sering dipanggil Kancil-meninggal karena memperjuangkan kampung halamannya yang porak-poranda akibat aktivitas pertambangan pasir di Lumajang, Jawa Timur. Konflik pertambangan bukan kali ini saja terjadi. Pada umumnya, di mana ada pertambangan, potensi persinggungan antara masyarakat sekitar dan perusahaan tambang menjadi kepastian. Kota Samrinda, misalnya. Sebanyak 70 persen wilayah ibu kota Kalimantan Timur ini adalah wilayah usaha pertambangan batu bara. Tercatat sebelas anak meninggal tenggelam di kolam ...

Selanjutnya

Anomali Konflik Pertambangan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia

  • Tags :

Oleh: Ermy Ardhyanti – Koordinator Divisi Tata Kelola Ekstraktif Article 33 Indonesia   Konflik di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah; Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Murung Raya, Kalimantan Tengah tercatat sebagai konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat adat yang menuntut agar lingkungan adat mereka tidak terganggu kegiatan pertambangan. Hipotesis dari penyebab konflik pertambangan dan masyarakat di Indonesia adalah faktor politik dan ekonomi yaitu penguasaan lahan tanah ulayat oleh ...

Selanjutnya

Kredibilitas Penganggaran Sektor Pendidikan

  • Tags :

Agus Pratiwi – Peneliti Divisi Kebijakan Sosial Article 33 Indonesia   Membangun sebuah sistem akuntabilitas anggaran pendidikan telah menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sistem akuntabilitas yang kredibel akan menghalangi praktik penyelewengan terhadap anggaran pendidikan. Catatan dari “Laporan Kajian Satu Dasawarsa Korupsi Pendidikan” dirilis oleh ICW menyatakan bahwa ditemukan 296 kasus korupsi pendidikan dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 619,0 miliar.  Pola ...

Selanjutnya

Regulasi Pertambangan dan Pembangunan Ekonomi

  • Tags :

Oleh: Triyono Basuki[1]   Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan umum setidaknya menyatakan empat maksud penting, sebagaimana diperjelas dalam PP 23 Tahun 2010 dan PP 24 Tahun 2012. Maksud pertama adalah undang-undang ini hendak memperkuat desentralisasi kewenangan pertambangan dari pusat ke daerah yang sebelumnya telah diatur dalam PP No 75 tahun 2001 seiring dengan proses otonomi daerah. Sekaligus juga iktikad untuk memperbaiki tata kelola pertambangan yang meliputi pengaturan tata cara pemberian izin pertambangan dan pengawasan ...

Selanjutnya