[KOMPAS] Soal Freeport, Masyarakat Adat Ingin Dilibatkan

[KOMPAS] Soal Freeport, Masyarakat Adat Ingin Dilibatkan

  • Tags :

JAKARTA, KOMPAS - Masyarakat adat pemegang hak ulayat di wilayah operasi PT Freeport Indonesia, Kabuaten Mimika, Papua, ingin dilibatkan dalam proses negosiasi. Mereka juga menginginkan hak kepemilikan saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Sejauh ini, Freeport menyatakan siap melepas sahamnya hingga 51 persen ke pihak Indonesia. "Kami ...

Selanjutnya

[IDForum2017] Ketimpangan Akses Masyarakat Miskin pada Pendidikan Berkualitas

[IDForum2017] Ketimpangan Akses Masyarakat Miskin pada Pendidikan Berkualitas

  • Tags :

Mari saksikan presentasi Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia, Bapak Santoso  tentang:  "Ketimpangan Akses Masyarakat Miskin pada Pendidikan Berkualitas" Indonesia Development Forum IDForum2017 Kamis, 10 Agustus 2017, 11.00 WIB Gama Tower, Medan Room Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C22, RT.2/RW.5, Karet ...

Selanjutnya

CT: Kekayaan Alam Milik Negara, Pengusaha Hanya Kontraktor

CT: Kekayaan Alam Milik Negara, Pengusaha Hanya Kontraktor

  • Tags :

Jakarta - Indonesia sebagai negara yang mencita-citakan kesejahteraan bersama harus mendorong pemerataan ekonomi. Pembangunan harus ditujukan untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau golongan tertentu saja.  Tidak boleh ada kebijakan yang mengizinkan kekayaan alam di dalam tanah dikuasai oleh perorangan atau ...

Selanjutnya

Menteri Susi: Tegakkan Pasal 33 UUD 1945

Menteri Susi: Tegakkan Pasal 33 UUD 1945

  • Tags :

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, reformasi kebijakan di sektor perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945."Terus lanjutkan lakukan pembaharuan-pembaharuan (untuk menegakkan pasal 33 UUD 1945)," kata Susi Pudjiastuti dalam acara halalbihalal ...

Selanjutnya


Industri Ekstraktif, Perubahan Iklim, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam  

Article 33 mendalami isu tata kelola sepanjang rantai nilai sektor ekstraktif pertambangan, kehutanan, perikanan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. 

- Riset yang dikembangkan:

  • Pemetaan regulasi, mekanisme perizinan, aliran penerimaan, dan informasi publik sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan
  • Manajemen penggunaan Dana Bagi Hasil sektor kehutanan, pertambangan, dan perikanan
  • Pembiayaan perubahan iklim, desentralisasi, dan pembiayaan pembangunan rendah karbon di daerah
  • Kompensasi jasa lingkungan, pembagian manfaat, dan insentif konservasi di sektor publik untuk pembangunan berkelanjutan
  • Tanggung jawab sosial perusahaan sektor ekstraktif.

 - Sasaran perubahan kebijakan:

  • Kebijakan transparansi pendapatan, struktur kelembagaan, dan tata kelola sektor ekstraktif
  • Kebijakan partisipasi masyarakat dalam keputusan dan proses ekstraksi SDA
  • Kebijakan DBH SDA – formulasi, kesenjangan fiskal, transparansi, aturan penggunaan
  • Kebijakan implementasi dan social robustness dari instrumen REDD+, PES dan EFT

 - Gerakan yang didukung:

  • Prakarsa transparansi industri ekstraktif di daerah
  • Praktik penggunaan pendapatan sektor ekstraktif untuk pelayanan dasar (earmarking)
  • Praktik PES dan EFT di dan antardaerah 

Tema

Galeri Media