Visi Misi

VISI  : Menegakkan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

MISI  : Memastikan keadilan dan partisipasi publik demi terwujudnya demokrasi ekonomi.

 

Divisi Industri Ekstraktif, Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Perubahan Iklim 

Article 33 mendalami isu tata kelola sepanjang rantai nilai sektor ekstraktif pertambangan, kehutanan, perikanan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. 

- Riset yang dikembangkan:

  • Pemetaan regulasi, mekanisme perizinan, aliran penerimaan, dan informasi publik sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan
  • Manajemen penggunaan Dana Bagi Hasil sektor kehutanan, pertambangan, dan perikanan
  • Pembiayaan perubahan iklim, desentralisasi, dan pembiayaan pembangunan rendah karbon di daerah
  • Kompensasi jasa lingkungan, pembagian manfaat, dan insentif konservasi di sektor publik untuk pembangunan berkelanjutan
  • Tanggung jawab sosial perusahaan sektor ekstraktif.

 - Sasaran perubahan kebijakan:

  • Kebijakan transparansi pendapatan, struktur kelembagaan, dan tata kelola sektor ekstraktif
  • Kebijakan partisipasi masyarakat dalam keputusan dan proses ekstraksi SDA
  • Kebijakan DBH SDA – formulasi, kesenjangan fiskal, transparansi, aturan penggunaan
  • Kebijakan implementasi dan social robustness dari instrumen REDD+, PES dan EFT

 - Gerakan yang didukung:

  • Prakarsa transparansi industri ekstraktif di daerah
  • Praktik penggunaan pendapatan sektor ekstraktif untuk pelayanan dasar (earmarking)
  • Praktik PES dan EFT di dan antardaerah 

 

Divisi Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sosial

Article 33 mendalami isu pendidikan dasar gratis, jaminan sosial, kesehatan, keterlibatan masyarakat desa dalam kebijakan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan, sebagai pilar-pilar memastikan kemakmuran rakyat.

- Riset yang dikembangkan:

  • Konsep kebijakan, postur alokasi dan akuntabilitas pendanaan pendidikan dan kesehatan
  • Tinjauan belanja publik sektor pendidikan dan kesehatan di daerah
  • Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
  • Tinjauan penerapan kebijakan Dana Desa
  • Tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif

 - Sasaran perubahan kebijakan:

  • Kebijakan pendidikan dasar gratis
  • Kebijakan asuransi sosial
  • Kebijakan pengentasan kemiskinan (khususnya di daerah)

 - Gerakan yang didukung:

  • Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP)
  • Forum Kebijakan Desa (FKD)
  • Forum Kajian Pembangunan (FKP)