Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai urgensi transisi ekonomi di Halmahera Tengah, yang tengah mengalami pergeseran struktural masif akibat ekspansi industri nikel di Kawasan Industri Teluk Weda (IWIP). Studi yang dilakukan oleh Article 33 Indonesia ini menyoroti fenomena enclave economy, di mana sektor pertambangan dan pengolahan nikel melonjak mendominasi 91,02% PDRB daerah, namun menggerus sektor basis historis seperti perikanan hingga hanya tersisa 2,11%. Ketimpangan ini memicu paradoks kesejahteraan yang ditunjukkan oleh tingginya angka kemiskinan (11,44%), peningkatan Koefisien Gini (0,331 pada 2025), serta marjinalisasi nelayan tradisional akibat kerusakan alat tangkap dan terbatasnya ruang navigasi di Teluk Weda. Mengingat cadangan nikel diproyeksikan habis dalam 15–20 tahun ke depan, laporan ini menegaskan bahwa diversifikasi ke sektor perikanan berbasis Ekonomi Biru di WPP 715 harus dieksekusi saat lonjakan ekonomi (boom) masih berlangsung.
Laporan ini menawarkan draf Rencana Aksi Diversifikasi Ekonomi (1-3-5 Tahun) yang terukur dan terintegrasi dengan visi “Transformasi Nilai Fagogoru” pada RPJMD Halteng 2025–2029. Kerangka operasional tersebut difokuskan pada tiga pilar utama: perlindungan ruang tangkap dan jalur pelayaran nelayan tradisional; pemenuhan standar “3K” (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas) melalui penguatan infrastruktur hulu-hilir (kapal >5 GT, rantai dingin, dan pabrik es); serta pengembangan ekonomi pesisir berbasis komunitas yang melibatkan BUMDes, pemuda, dan kelompok perempuan. Selain itu, laporan ini memberikan panduan pembagian peran kelembagaan, rekomendasi integrasi dana PPM/CSR perusahaan tambang ke sektor produktif, serta model pengelolaan partisipatif (co-management) guna mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan pasca-tambang.
