Catatan Kebijakan: Menggagas Rekomendasi Regulasi Nasional Mekanisme Pembagian Manfaat Sektor Kehutanan

Catatan kebijakan ini membahas pentingnya merumuskan regulasi nasional untuk Benefit Sharing Mechanism (BSM) atau Mekanisme Pembagian Manfaat di sektor kehutanan Indonesia. Dokumen ini menyoroti bahwa berbagai skema pembagian insentif berbasis proyek yang diinisiasi oleh organisasi masyarakat sipil selama ini kerap terkendala oleh ketidakpastian kesinambungan pendanaan donor serta kekhawatiran pemerintah daerah mengenai payung hukum nasional. Untuk menjamin keberlanjutan usaha konservasi dan pengurangan emisi (REDD+), kajian ini menekankan pentingnya adopsi prinsip berbasis kinerja (performance-based), pelibatan multiaktor secara partisipatif, serta analisis kebutuhan tingkat rumah tangga berbasis identifikasi hak dan manfaat masyarakat adat/lokal di sekitar hutan.

Sebagai solusi atas persoalan keterbatasan anggaran publik, publikasi ini merekomendasikan pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) serta mengoptimalkan berbagai celah fiskal publik yang ada. Celah fiskal tersebut mencakup pengalokasian (earmarking) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), APBD, Pendapatan Desa (Dana Desa), Dana Amanah Konservasi (seperti ICCTF), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler Kehutanan maupun Infrastruktur Publik Daerah. Catatan kebijakan ini merupakan bacaan wajib bagi para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, akademisi, pemerhati perubahan iklim, serta praktisi yang memperjuangkan tata kelola hutan berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Download Dokumen

Dokumen akan dikirim ke email Anda.