Lampung, 6 Juli 2026 – Dalam konferensi internasional Indonesian Regional Science Association (IRSA) 2026, Article 33 Indonesia memaparkan paper hasil penelitian bertajuk “Urban Food Systems, Climate Vulnerability, and Local Governance: Evidence from Bandung City, Indonesia.” Paper yang ditulis oleh Kintan Kamilia, Risni Anggi Hasianta, Tomy Perdana, Hanifa Hasna Perdana, Fernianda Rahayu Hermiatin ini mengulas tantangan sistem pangan perkotaan di Kota Bandung di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim serta pentingnya tata kelola pangan yang lebih adaptif.
Wilayah perkotaan kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim global. Sebagai kota yang terus berkembang, Kota Bandung menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ketergantungan pangan terhadap luar daerah berdampak signifikan pada kerentanan sistem pangan kota tersebut.
Dalam paparannya, Chitra Retna dari Article 33 Indonesia, mengungkapkan bahwa konsumsi Kota Bandung sangat bergantung pada pasokan eksternal. Kurang dari 4% kebutuhan pangan diproduksi secara mandiri di dalam kota, sementara 96% sisanya dipasok dari luar daerah. Ketergantungan yang masif tersebut, diperparah oleh rantai pasok yang panjang, dan berisiko tinggi terhadap stabilitas harga serta rentan terhadap gangguan cuaca ekstrem.
Tantangan dari Subsistem Produksi hingga Distribusi
Hasil penelitian tersebut menunjukkan masalah pangan di Kota Bandung bukan sekadar masalah keterbatasan produksi, melainkan tantangan tata kelola dan distribusi. Dengan menggunakan kerangka kerja City Region Food System (CRFS) dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan Resource Centre on Urban Agriculture and Food Security (RUAF), penelitian ini menyaring 20 dari 2010 indikator prioritas untuk memetakan kinerja sistem pangan lokal. Penentuan indikator ini dilakukan secara intensif selama berbulan-bulan melalui penyusunan Theory of Change bersama para pemangku kepentingan.
Dari pemetaan tersebut, sektor distribusi dinilai sebagai titik yang paling krusial. Rantai pasokan yang panjang tidak hanya memicu fluktuasi harga tetapi juga meninggalkan jejak karbon yang besar.
“Sistem pasar yang komprehensif memang berfungsi sebagai pemasok pangan, namun dicirikan oleh rantai pasok yang panjang dan intensitas karbon yang tinggi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk penyangga pasokan pangan guna meredam inflasi,” ujar Chitra dalam paparannya.
Paradoks Kota Kuliner: Lonjakan Food Waste
Permasalahan juga terjadi pada subsistem konsumsi dan limbah. Sebagai kota wisata yang terkenal dengan julukan kota kuliner, Bandung mengalami pergeseran pola konsumsi ke arah makanan instan. Fenomena ini berdampak buruk berupa tingginya angka kehilangan pangan (food loss) dan sampah makanan (food waste). Data menunjukkan bahwa 44% dari total sampah di Bandung merupakan sampah organik, di mana sebagian besar atau sekitar 60% berasal dari sampah rumah tangga.
Masalah sampah ini sempat membuat Kota Bandung dijuluki sebagai “Bandung Lautan Sampah” akibat kendala transportasi dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun pemerintah kini memperketat aturan dengan membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya sebesar 20%, sistem pemilahan di tingkat hulu dinilai belum berjalan dengan optimal.
“Dalam 20 tahun terakhir, Bandung selalu mengalami apa yang disebut ‘Bandung Lautan Sampah’, ya, jadi lautan sampah di Bandung. Karena masalah transportasi dan juga tempat pembuangan akhir yang memiliki masalah seperti, misalnya, kebakaran atau semacamnya. Di Bandung, benar, masalah terbesar adalah 44% sampah organik,” ujar Chitra.
Meski demikian, inovasi komunitas lokal seperti food bank dan budidaya maggot (Black Soldier Fly) mulai bermunculan untuk menekan laju sampah organik agar tidak berakhir di TPA. Jika penanganan sampah organik di tingkat komunitas ini berhasil, maka hampir 40% beban masalah sampah di Kota Bandung dapat teratasi.
Rekomendasi Kerja Sama Regional
Untuk mengatasi fragmentasi kebijakan pangan, studi ini merekomendasikan agar Kota Bandung memperkuat kerja sama lintas sektor serta kemitraan regional dengan daerah-daerah pemasok (supplier districts). Langkah konkret yang diusulkan meliputi perencanaan bersama, pertukaran data, logistik regional, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan pangan (food storage) dan pusat pangan regional (food hubs).
Bandung berharap dapat meniru langkah DKI Jakarta yang dinilai lebih maju karena memiliki lembaga daerah khusus yang mengorganisasi sistem pangan serta menjalin kontrak langsung dengan daerah pemasok, salah satunya dengan Indramayu.
Di akhir sesi, peneliti menekankan perlunya penelitian lanjutan berbasis kuantitatif guna melengkapi asesmen kualitatif, sekaligus mengeksplorasi jaringan pangan alternatif yang lebih adaptif bagi tata kelola pangan perkotaan di masa depan.
Narahubung:
Tim Komunikasi dan Manajemen Pengetahuan Article 33 Indonesia
+62 821-2375-9221
comms@article33.or.id
