Catatan Kebijakan: Mendorong Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan

Policy brief ini menyoroti potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) untuk pertambangan, yang diperkirakan mencapai Rp497 miliar (selisih 31,4% antara potensi dan realisasi) sepanjang tahun 2009–2012. Dokumen ini membedah berbagai titik lemah dalam siklus koleksi PNBP mulai dari tahap penagihan, penggunaan data baseline yang kaku, pelaporan yang tidak lengkap, hingga minimnya pengawasan dan sistem sanksi yang kurang memberikan efek jera. Selain itu, kajian ini mengungkap fakta penting mengenai tidak berjalannya peran pemerintah daerah dalam proses koleksi dan pengawasan akibat minimnya kewenangan, tidak adanya insentif fiskal (sebab PNBP PKH tidak dibagihasilkan), serta adanya ego sektoral antara urusan kehutanan dan pertambangan.

Publikasi ini sangat merekomendasikan langkah-langkah konkret untuk menutupi celah penerimaan negara sekaligus menekan dampak degradasi hutan. Rekomendasi utama meliputi perbaikan metode perhitungan PNBP, desentralisasi kewenangan penagihan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, pengetatan sanksi keterlambatan/penunggakan, pembentukan SDM khusus verifikator pembayaran, integrasi pembayaran ke sistem SIMPONI Kementerian Keuangan, serta penyediaan insentif fiskal bagi daerah penghasil. Dokumen ini menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi di bidang tata kelola industri ekstraktif dan kehutanan.

Download Documents

Documents will be sent to your email.