| Publication Form | Research Report |
| Publication Title | Sistem Administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hasil Hutan Kayu |
| Drafting team | Article 33 Indonesia |
Laporan riset ini menyajikan analisis mendalam mengenai kelemahan tata kelola keuangan publik, khususnya pada sistem administrasi koleksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil hutan kayu di Indonesia. Studi ini mengungkap adanya kesenjangan (gap) yang sangat signifikan mencapai rata-rata 50% antara realisasi penerimaan negara dengan potensi yang seharusnya diperoleh dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu legal. Melalui studi lapangan di empat kabupaten utama (Musi Banyuasin, Kutai Kartanegara, Berau, dan Bulungan), laporan ini mengidentifikasi hambatan administratif serta kelemahan struktural pada tiga rantai utama koleksi penerimaan: tahap penagihan (billing), pembayaran (payment), dan pemantauan (monitoring).
Laporan ini secara rinci membedah berbagai penyebab kebocoran penerimaan, seperti penetapan harga patokan yang kurang mencerminkan kondisi lapangan, ketidakakuratan data baseline produksi, keterbatasan tenaga teknis Wasganis/Pejabat Penagih, ketidakselarasan catatan pencatatan kas pusat-daerah, hingga lemahnya integrasi sistem pembayaran online. Sebagai solusi, riset ini memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan dan pemerintah, termasuk percepatan implementasi SiPUHH Online, pemberian insentif kemudahan birokrasi bagi unit manajemen yang patuh, peningkatan kapasitas verifikasi data lapangan, serta perbaikan skema penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) agar lebih fleksibel untuk mendukung pemeliharaan dan pengawasan hutan secara berkelanjutan.
Download Documents
Documents will be sent to your email.
