(Tanjung Redeb, 26/08/2026) Pemerintah Kabupaten Berau bersama Article 33 Indonesia dan Yayasan Menapak Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung transformasi ekonomi daerah paska tambang pada 26 Agustus 2026 lalu. Kerja sama ini merupakan bagian dari proyek Just Coal Transition in East Kalimantan, dengan dukungan ClimateWorks Foundation (CWF), yang diarahkan untuk mendukung transisi batu bara berkeadilan di Kalimantan Timur.
Di Kabupaten Berau, agenda tersebut diterjemahkan melalui kerja sama yang mencakup penguatan pangan, pengembangan pariwisata, serta kajian ketahanan energi dan pembagian manfaat pertambangan. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya, kerja sama selama satu tahun ini diarahkan untuk mendukung upaya mengurangi ketergantungan pada batu bara dan memperkuat sektor ekonomi alternatif. Pelaksanaannya diharapkan mempertemukan kebutuhan pemerintah daerah, bukti penelitian, dan pengalaman masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Harapannya nanti dari hasil-hasil kajian dan juga laporan pendampingan itu bisa diadopsi dalam dokumen perencanaan di daerah,” disampaikan Harriz dari Article 33 Indonesia.
Harapan tersebut menempatkan penggunaan hasil penelitian sebagai bagian penting dari kerja sama. Kajian dan pendampingan diharapkan memberikan masukan bagi rencana kerja pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Berau.
Dalam diskusi penandatanganan, perwakilan pemerintah daerah menekankan pentingnya tindak lanjut yang konkrit. Dinas Pangan, misalnya, menyampaikan kekhawatiran terhadap banyaknya kajian yang belum terlihat pemanfaatannya. Masukan ini menjadi pengingat bagi lembaga riset untuk merancang penelitian sejak awal bersama pihak yang akan menggunakan hasilnya, termasuk memperjelas persoalan yang hendak dijawab dan keputusan yang perlu didukung.
Penguatan Sektor Pangan: dari Data Kabupaten hingga Ketahanan Keluarga
Pada sektor pangan, kerja sama diarahkan pada analisis sistem pangan Kabupaten Berau, penguatan basis data terpadu, dan pendampingan sentra pangan di wilayah lingkar tambang. Data yang lebih terhubung diharapkan membantu pemerintah daerah mengenali kebutuhan, menentukan prioritas, dan menyelaraskan intervensi antarinstansi.
Perhatian terhadap sistem pangan tingkat kabupaten juga perlu terhubung dengan kondisi rumah tangga. Tentrem, yang dalam diskusi mewakili Dinas Pangan sebagai pelaksana tugas kepala dinas, menekankan pentingnya pendekatan tersebut.
“Kalau pangan untuk kita berawal dari keluarga, ketahanan pangan keluarga. Makanya sekarang itu termasuk kita menggaungkan bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan,” ujarnya.
Pandangan ini membuka ruang untuk menghubungkan kajian dengan praktik pangan sehari-hari. Pendampingan dapat membantu mengenali upaya yang sudah dilakukan warga, kendala yang dihadapi, serta dukungan yang diperlukan. Penguatan pangan keluarga perlu berjalan bersama perbaikan koordinasi dan layanan pemerintah agar tanggung jawab pemenuhan pangan tidak hanya bertumpu pada rumah tangga.
Pengembangan Sektor Pariwisata Berbasis Kampung
Pada sektor pariwisata, kerja sama mencakup kajian partisipatif dan penguatan kapasitas di tingkat kampung. Dalam pembahasan, Dinas Pariwisata mengaitkan agenda ini dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan mempercepat penyiapan dasar pengembangan pariwisata.
“Dalam jangka waktu lima tahun itu dasar-dasar pengembangan pariwisata itu betul-betul sudah terlihat nyata,” disampaikan Yuda selaku Kepala Dinas Pariwisata.
Arah tersebut memerlukan perhatian pada kesiapan pengelolaan di tingkat lokal. Potensi alam dan budaya perlu ditelaah bersama kapasitas masyarakat, akses, layanan, serta kebutuhan pelestarian. Kajian partisipatif dan pendampingan diharapkan membantu warga mengenali aset kampung, menyepakati prioritas, dan menyusun langkah pengembangan yang realistis. Hasilnya juga diharapkan memperkaya perencanaan pariwisata daerah.
Pengelolaan Manfaat Sumber Daya Alam dan Penguatan Koordinasi Daerah
Agenda lainnya adalah kajian ketahanan energi dan pembagian manfaat pertambangan. Kajian energi akan memperhatikan ketersediaan, akses, dan keterjangkauan bagi masyarakat. Sementara itu, pembahasan manfaat pertambangan mencakup pengelolaan penerimaan untuk kepentingan jangka panjang serta penyelarasan dukungan perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.
Dana Abadi Sumber Daya Alam Daerah (DA-SDA) menjadi salah satu gagasan yang sedang dikaji. Pembahasan ini belum merupakan keputusan pembentukan dana. Pertanyaan yang hendak didalami adalah bagaimana manfaat sumber daya alam saat ini dapat turut memperkuat kemampuan daerah memenuhi kebutuhan generasi mendatang.
Pelaksanaan ketiga bidang kerja sama membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pembahasan PKS mencakup penunjukan penghubung pada instansi terkait, penyusunan rencana aksi bersama, serta pemantauan berkala setiap tiga bulan. Mekanisme tersebut diharapkan membantu para pihak memenuhi kebutuhan data, menyelesaikan hambatan, dan menindaklanjuti temuan.
Koordinasi juga penting untuk memastikan kegiatan melengkapi program yang telah berjalan. Diskusi menyoroti risiko penumpukan intervensi pada kampung tertentu, sementara kampung lain belum memperoleh dukungan yang memadai. Karena itu, pemetaan kebutuhan wilayah dan program yang sudah ada perlu menjadi dasar pemilihan kegiatan maupun lokasi pendampingan.
Memperkuat Pembelajaran dan Kebijakan Berbasis Bukti
Dari sisi penelitian, cakupan kajian dan lokasi uji coba memiliki fungsi berbeda. Kajian tingkat kabupaten perlu mempertimbangkan keragaman kondisi wilayah dan masyarakat. Uji coba di kampung terpilih memberikan kesempatan untuk mempelajari pelaksanaan suatu pendekatan dalam skala terbatas. Hasilnya perlu dinilai beserta konteks dan keterbatasannya sebelum menjadi dasar perluasan program.
Bagi pengambil kebijakan di pusat dan daerah serta mitra pembangunan, kerja sama ini membuka ruang pembelajaran tentang hubungan antara riset, pendampingan masyarakat, dan proses perencanaan. Dalam periode satu tahun, kemajuan dapat dinilai dari perbaikan data, penguatan kapasitas lokal, kejelasan tindak lanjut antarinstansi, dan penggunaan temuan untuk mendukung keputusan.
Penandatanganan PKS menjadi awal dari pekerjaan bersama tersebut. Kontribusinya bagi Kabupaten Berau akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan serta kemampuan para pihak menerjemahkan hasil kajian dan pengalaman di kampung menjadi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat paska tambang nanti.
Narahubung:
Tim Komunikasi dan Manajemen Pengetahuan Article 33 Indonesia
+62 821-2375-9221
[email protected]
