Strategi Umum Kebijakan untuk Diversifikasi Ekonomi dalam Konteks Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Laporan Strategi Umum Kebijakan untuk Diversifikasi Ekonomi dalam Konteks Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal mengkaji formulasi strategi diversifikasi ekonomi di Indonesia yang selaras dengan tatanan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pembangunan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perluasan sektor pertumbuhan guna memitigasi risiko fluktuasi harga komoditas global pada daerah-daerah yang rentan akibat ketergantungan sumber daya alam. Dengan mengombinasikan metode penelitian komparatif, analisis multikriteria, serta Analytical Hierarchy Process (AHP), studi ini melakukan reviu kritis terhadap praktik-praktik terbaik diversifikasi global untuk memetakan kelayakan implementasinya berdasarkan hierarki regulasi di Indonesia, termasuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan strategi ini menguraikan dualisme peran pemerintah, baik melalui pendekatan netral (soft industrial policy) seperti penyediaan barang publik, maupun keterlibatan aktif (hard industrial policy) melalui intervensi sektor spesifik demi mengatasi kegagalan pasar akibat masalah koordinasi. Melalui pengujian prinsip subsidiaritas dari Oates, kajian ini memformulasikan pembagian fungsi (functional assignment) yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi tersebut menempatkan instrumen kebijakan seperti insentif pajak pendapatan di ranah pusat, sementara kemudahan perizinan tata ruang dan pertanahan dioptimalkan pada tingkat daerah demi mengakselerasi transformasi ekonomi nasional yang holistik.

Download Dokumen

Dokumen akan dikirim ke email Anda.