Tata Kelola Perizinan dan Penerimaan Negara di Sektor Berbasis Lahan

Laporan penelitian ini menguraikan urgensi integrasi tata kelola perizinan administratif dengan reformasi sistem penerimaan finansial negara. Berfokus pada sektor ekstraktif pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, buku ini mendokumentasikan inisiatif pengembangan Satu Informasi Perizinan (SIP) guna membedah rumitnya birokrasi perizinan vertikal-horizontal serta memberantas tumpang tindih pemanfaatan ruang akibat kentalnya ego sektoral kementerian. Melalui pendekatan integrasi data geospasial Kebijakan Satu Peta (One Map), buku ini mengilustrasikan bagaimana transparansi data dari hulu ke hilir dapat dioptimalkan untuk menutup celah sengketa hukum dan mengidentifikasi ketidakpatuhan prosedural, seperti penerbitan izin usaha yang terbit tanpa didahului dokumen AMDAL.

Kajian ini membedah hubungan berkelindan antara penataan perizinan berbasis lahan dengan optimalisasi pemungutan instrumen fiskal, baik berupa Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti iuran tetap, royalti, Dana Reboisasi (DR), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Penautan kedua rantai nilai ini melalui portal SIP dirancang secara sistematis agar instansi penagih dapat mengestimasi potensi riil pendapatan negara dan mendeteksi denda kurang bayar sejak dini. Pembenahan tata kelola aliran informasi dan uang ini tidak hanya ditujukan demi efisiensi proses birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan strategis bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat luas dalam menjaga akuntabilitas pemanfaatan sumber daya alam nasional.

Download Dokumen

Dokumen akan dikirim ke email Anda.