Jakarta, 22 Juli 2024 – Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bekerja sama dengan Article 33 Indonesia menyelenggarakan Forum on Education and Learning Transformation (FELT) pada tanggal 22 dan 23 Juli 2024 di Hotel Ayana Midplaza Jakarta. Forum tahunan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendorong munculnya riset-riset di bidang pendidikan yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan kebijakan kedepannya. Forum yang memantik animo tinggi para pemerhati pendidikan ini mengangkat tema “Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia” pada tahun keduanya. Forum ini berhasil menjaring sebanyak 215 abstrak paper dan 31 paper terpilih diantaranya untuk dipresentasikan pada rangkaian forum hari kedua.
Irsyad Zamjani, Kepala PSKP dalam sambutannya menyampaikan pentingnya mengatasi masalah kesenjangan pendidikan setelah sebelumnya pemerintah telah berhasil meningkatkan akses pendidikan. Tantangan ke depan, menurutnya, berkaitan dengan pemerataan akses serta kualitas pendidikan. Santoso, Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia, menyoroti pentingnya konferensi semacam FELT untuk mengompilasi body of knowledge yang dihasilkan berbagai penelitian, untuk menjadi masukan bagi kebijakan (evidence based policy). Selanjutnya pembicara kunci, yaitu Iwan Syahril selaku Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek, memaparkan dinamika penurunan ketimpangan yang dihasilkan berbagai kebijakan terobosan, seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Merdeka Belajar.
Rangkaian hari pertama dilanjutkan dengan agenda policy dialogue. Seri pertama membahas “Dinamika kesenjangan pendidikan di Indonesia”. Dalam diskusi seri pertama yang dipandu oleh Vivi Alatas, Senior Advisor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Menno Pradhan (Universitas Amsterdam) menyajikan hasil riset bagaimana PPDB berhasil menurunkan ketimpangan akses, tetapi perlu dipikirkan cara memitigasi dampak penurunan kualitas dalam jangka pendek. Zulfa Sakhiyya, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, menyoroti bagaimana pengarusutamaan nilai care work pada gender yang berarir di bidang akademik untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan setara. Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, bukan oleh akses pendidikan, sehingga perluasan pendidikan tetap harus dilakukan. Mohammad Fahmi dari Universitas Padjajaran menunjukkan masih perlu kajian apakah kelompok dengan backrgound low socio-economy banyak masuk ke perguruan tinggi.
Sesi kedua mengangkat topik mengenai “Apakah Kebijakan Pendidikan sudah berhasil memperkecil gap kesenjangan pendidikan di Indonesia?” Sesi ini dibuka oleh pidato Suharti sebagai Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, memaparkan tantangan dan peluang sektor pendidikan dan menyoroti tiga perhatian utama dalam pembangunan pendidikan yang merata, yaitu dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah, pemahaman keragaman konteks wilayah, serta perhatian terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam diskusi seri kedua yang dipandu oleh Itje Chodidjah yang merupakan Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Anindito Aditomo Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, menyoroti bahwa meskipun beberapa kebijakan belum cukup mengecilkan kesenjangan antara sekolah yang memiliki advantaged dan yang disadventaged, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif untuk mempercepat kemajuan sekolah-sekolah tertinggal secara lebih efektif. Javier Luque dari The Global Partnership Education (GPE), menggarisbawahi bahwa untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, perlu fokus pada perbaikan dalam sekolah-sekolah dan kelompok tertinggal yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Asep Suryahadi dari SMERU Research Institute, menanggapi bahwa meskipun belum ada ukuran presisi untuk menjelaskan kesenjangan pendidikan di Indonesia, hubungan timbal balik antara kesenjangan pendidikan dan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan sudah pada jalur yang benar. Trina Fizzanty selaku Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, menekankan perlunya intervensi untuk mengompensasi kesenjangan sosial ekonomi yang melibatkan berbagai sektor, bukan hanya pendidikan, untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
Di tengah upaya mengatasi akses pendidikan di Indonesia, forum ini menjadi langkah kecil untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan berbasis bukti yang akan memajukan pendidikan kita untuk generasi mendatang. Mari membangun simpul-simpul pendidikan yang lebih kuat untuk masa depan yang lebih merata dan inklusif di Indonesia.
ID 
EN